MANAMA (Berita SuaraMedia) – Seorang ahli mengatakan bahwa pemberontakan di negara-negara dunia Arab mengancam raja-raja korup yang merupakan pelindung kepentingan AS. Raja dari negara-negara Teluk Persia adalah mitra perusahaan-perusahaan AS dan pelindung kepentingan Washington di kawasan, ujar Richard Becker dari koalisi ANSWER pada hari Rabu (16/2).
"Para raja dan emir ini telah melayani AS sebagai mitra junior," ujarnya.
"Mereka telah menjadi monarki keluarga predator yang sangat kaya. Mereka menjadi sangat kaya tapi mereka masih mitra junior dari bank, perusahaan minyak, dan komplek industri militer AS," tambahnya.
Becker menggambarkan pemberontakan pro-demokrasi akhir-akhir ini di dunia Arab sebagai protes terhadap rezim-rezim korup di seluruh kawasan, yang telah didukung oleh AS selama puluhan tahun.
Dia berargumen, "Kenapa mereka (negara-negara Teluk Persia) memiliki raja dan emir di abad 21 ini dan kenapa para raja dan emir itu didukung oleh sebuah negara (AS), yang menyatakan dirinya sebagai suar demokrasi di dunia?"
Pernyataan itu terlontar saat gelombang pemberontakan pro-demokrasi meluas ke seluruh dunia Arab.
Di Bahrain, Yaman, Libya, Aljazair, dan Yordania, ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk memprotes kebijakan politik dan ekonomi dari sistem kekuasaan diktator mereka.
Rezim Arab lainnya seperti Arab Saudi diperkirakan akan mengalami revolusi serupa.
Sebelumnya di Tunisia dan Mesir, pemberontakan itu menimbulkan revolusi yang mengakhiri rezim diktator selama puluhan tahun di kedua negara.
Sementara itu, tuntutan para pemrotes di Bahrain telah berubah dari seruan untuk reformasi menjadi seruan untuk revolusi.
Setelah respon kekerasan dari polisi Bahrain, yang berujung pada kematian seorang pemrotes muda pada hari Senin (14/2), "teriakannya otomatis berubah dari ‘kami ingin konstitusi baru’ menjadi ‘kami ingin kejatuhan rezim’," ujar Maryam al Khawaja, dari Pusat HAM Bahrain.
Di awal demonstrasi, pemrotes menuntut konstitusi baru untuk rakyat yang akan memastikan seorang perdana menteri terpilih, dan pengamatan hak asasi manusia.
Menurut al Khawaja, juru bicara pemrotes mengumumkan pada hari Rabu (16/2) bahwa "mereka akan mengijinkan raja tetap menjadi seorang raja, tapi perannya hanya sebatas untuk menyambut duta besar yang datang ke Bahrain. Sisa pemerintahan akan berada di tangan rakyat dan hanya pejabat terpilih yang akan bertanggung jawab." (rin/ptv) www.suaramedia.com
Post a Comment