Menolak Hukuman Mati bagi Penghujat Islam, Gubernur Pakistan Dibunuh

Gubernur propinsi Pakistan yang paling dominan ditembak dan dibunuh Selasa kemarin (4/1) oleh seorang pengawal yang pihak berwenang mengatakan bahwa pengawal itu marah kepada gubernur tersebut karena penentangannya terhadap hukum penghujatan yang dapat membawa hukuman mati bagi orang yang menghina Islam.
Gubernur Punjab Salman Taseer, dianggap sebagai suara moderat di negara Pakistan, dan ia adalah sekutu dekat AS yang didukung Presiden Asif Ali Zardari. Dia salah satu profil politik teras atas Pakistan yang dibunuh setelah terbunuhnya mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto tiga tahun lalu.
Taseer tewas oleh tembakan pada saat ia berjalan ke mobilnya setelah makan siang di Pasar Kohsar, sebuah pusat perbelanjaan populer di Islamabad yang menjadi tempat kongkownya para orang Barat dan warga Pakistan kaya. Ia ditembak di belakang, kata Shaukat Kayani, seorang dokter di Poli Klinik RS.
Laporan awal menunjukkan tersangka pria bersenjata, adalah seorang komando polisi penjaga Taseer, melepaskan sampai 26 putaran dari senapan otomatis Kalashnikov.
Seorang pejabat intelijen yang menginterogasi tersangka mengatakan pengawal itu telah merencanakan pembunuhan sejak tiga hari lalu. Polisi mencoba untuk menentukan bagaimana dia ditugaskan untuk menjadi keamanan Taseer pada Selasa kemarindan apakah dia dibantu oleh orang lain dalam melaksanakan aksinya.
Taseer, seorang pengusaha 66 tahun dan konglomerat media dikenal karena sering memakai kacamata hitam di depan umum, mengambil peran sebagai gubernur Punjab pada tahun 2008.
Punjab adalah propinsi Pakistan yang paling padat penduduknya dan merupakan rumah bagi banyak warga negara terkaya. Sejumlah gerakan perlawanan tumbuh di sana, meskipun tidak sampai seperti Taliban di barat laut Pakistan.
Taseer sangat mengecam hukuman yang keras di Pakistan terkait penghujatan yang bisa membawa siapapun dihukum mati karena menghina Islam. Walaupun pengadilan biasanya membalikkan keyakinan dan belum ada eksekusi mati telah dilakukan, namun para aktivis HAM mengatakan undang-undang itu digunakan untuk menganiaya kelompok minoritas.(fq/ap)