Inggris Diam-Diam Latih Pembantai Bangladesh

DHAKA (Berita SuaraMedia) – Pemerintah Inggris secara rahasia melatih sebuah pasukan polisi elit di Bangladesh yang dituding telah melakukan pembantaian, melanggar hukum serta pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut diungkap sejumlah kawat diplomatik yang dirilis WikiLeaks. Anggota kelompok Batalion Aksi Cepat (RAB) dilatih oleh aparat Inggris dalam hal "teknik wawancara investigasi" dan "peraturan perang", menurut kawat yang ditulis duta besar AS untuk Dhaka, James Moriarty.
Hal terbaru yang terbongkar dari kawat-kawat diplomatik AS yang dirilis WikiLeaks tersebut juga mengungkapkan bahwa kepolisian Inggris membantu melatih para anggota RAB untuk menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam sebuah kawat tertanggal Mei 2009, Moriarty menuliskan, "Para perwakilan AS dan Inggris meninjau latihan berkelanjutan kami untuk menjadikan RAB sebagai kekuatan militer yang lebih transparan, bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak melanggar hak-hak asasi manusia."
Inggris telah melatih RAB selama 18 bulan dalam berbagai bidang, seperti teknik wawancara investigasi dan aturan peperangan.
"Mereka mengatakan, pelatihan tersebut dilakukan secara luas dalam tubuh RAB dan mereka mengukur efektivitas dari latihan-latihan tersebut," tambahnya.
National Policing Improvement Agency (NPIA) membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan pelatihan bagi RAB terhadap para personel kepolisian.
Dua orang opsir dari Kepolisian West Mercia mengorganisasi dua pelatihan manajemen tempat kejadian perkara untuk Kepolisian Bangladesh dan RAB, sementara seorang pelatih pembantu dan petugas dari Kepolisian Humberside memberikan pelatihan investigasi besar untuk RAB selama dua pekan.
Seorang juru bicara NPIA mengatakan kepada Guardian, "NPIA telah memberikan dukungan terbatas untuk kepolisian Bangladesh dan RAB dalam bidang teknis kepolisian, seperti kesadaran forensik, manajemen TKP, serta mendapatkan kembali barang bukti."
"Di sepanjang pelatihan, kami menekankan pentingnya menghormati hak-hak asasi dari para saksi, tersangka, dan korban," tambahnya.
Ia menambahkan, pelatihan tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah Inggris serta Asosiasi Kepala Polisi (ACPO).
Menurut hukum yang berlaku, aparat Inggris dibatasi untuk memberikan pelatihan mengingat catatan masa lalu RAB yang mengandung sejumlah laporan pelanggaran dan pola penggambaran yang keliru oleh RAB terkait baku tembak yang mengakibatkan kematian, demikian dinyatakan dalam kawat-kawat diplomatik AS.
Meski memiliki lembaran hitam dalam catatan hak asasi manusia, RAB, yang didirikan pada tahun 2004, menjadi "unit kepolisian yang paling disegani" di Bangladesh, tulis Moriarty.
Ia menambahkan, "Tim peninjau mewawancarai berbagai organisasi non-pemerintahan, awak media, serta anggota masyarakat yang melaporkan bahwa para personel RAB, kemungkinan atas perintah dari para pejabat senior pemerintahan, secara ilegal menggunakan cara-cara mematikan untuk menyingkirkan target-target mereka."
"Bagaimanapun juga, semua yang kami ajak bicara sepakat bahwa catatan HAM dari RAB mengalami perbaikan di bawah kendali pemerintahan sementara saat ini dan di bawah kepemimpinan direktorat jenderal yang sekarang," tambahnya.
Kantor Luar Negeri mengatakan, "Kami tidak membahas rincian kerja sama kontraterorisme. Bantuan kontrateror sepenuhnya sejalan dengan hukum dan nilai-nilai yang kami anut." (dn/dm) www.suaramedia.com