JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, menilai bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono gagal dan sesat. Dalam setahun pemerintahannya, SBY-Boediono dinilai gagal melindungi agama, kehormatan, harta, negara, dan akal masyarakatnya.
"Pemerintahan yang gagal dan sesat. Gagal, pemerintah itu kan berfungsi melindungi agama, tapi aliran sesat banyak sekali, Ahmadiyah belum diselesaikan," ujarnya seusai diskusi "Refleksi Enam Tahun Pemerintahan SBY" di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (19/10/2010).
Kemudian, pemerintah dinilai tidak dapat melindungi kehormatan bangsa karena masih membiarkan pornografi merajalela. Lalu dinilai tidak dapat melindungi harta masyarakat karena tidak dapat menjamin keamanan warga dari tindak kriminal.
"Kriminalitas masih tinggi kan," kata Ismail. Pemerintah, kata Ismail, tidak gagal melindungi negara karena masih ada intervensi asing terhadap kedaulatan Indonesia. Contohnya, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
"Kemudian tidak dapat melindungi akal karena paham liberalisme di mana-mana," imbuh Ismail. Selain itu, Ismail menilai, pemerintah SBY-Boediono telah sesat karena dinilai bertentangan dengan syariah, menggunakan sistem ekonomi yang cenderung kapitalis, dan neoliberalisme.
"Sudahlah, kemudian ditambah lagi sesat tidak berjalan di atas prinsip Ketuhanan di Indonesia, banyak bertentangan dengan syariah," papar Ismail. Solusi bagi pemerintahan SBY-Boediono, kata Ismail, adalah syariah.
Mereka harus menerapkan prinsip syariah demi menjamin pengelolaan sumber daya alam secara benar. Kemudian, mengenai aksi massa besar-besaran yang akan digelar besok, tepat setahun pemerintahan SBY-Boediono, kata Ismail, HTI tidak akan bergabung dalam aksi.
"Tidak, tidak, kita tidak ikut, itu bad-news-nya," katanya.
"Pemerintahan yang gagal dan sesat. Gagal, pemerintah itu kan berfungsi melindungi agama, tapi aliran sesat banyak sekali, Ahmadiyah belum diselesaikan," ujarnya seusai diskusi "Refleksi Enam Tahun Pemerintahan SBY" di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (19/10/2010).
Kemudian, pemerintah dinilai tidak dapat melindungi kehormatan bangsa karena masih membiarkan pornografi merajalela. Lalu dinilai tidak dapat melindungi harta masyarakat karena tidak dapat menjamin keamanan warga dari tindak kriminal.
"Kriminalitas masih tinggi kan," kata Ismail. Pemerintah, kata Ismail, tidak gagal melindungi negara karena masih ada intervensi asing terhadap kedaulatan Indonesia. Contohnya, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
"Kemudian tidak dapat melindungi akal karena paham liberalisme di mana-mana," imbuh Ismail. Selain itu, Ismail menilai, pemerintah SBY-Boediono telah sesat karena dinilai bertentangan dengan syariah, menggunakan sistem ekonomi yang cenderung kapitalis, dan neoliberalisme.
"Sudahlah, kemudian ditambah lagi sesat tidak berjalan di atas prinsip Ketuhanan di Indonesia, banyak bertentangan dengan syariah," papar Ismail. Solusi bagi pemerintahan SBY-Boediono, kata Ismail, adalah syariah.
Mereka harus menerapkan prinsip syariah demi menjamin pengelolaan sumber daya alam secara benar. Kemudian, mengenai aksi massa besar-besaran yang akan digelar besok, tepat setahun pemerintahan SBY-Boediono, kata Ismail, HTI tidak akan bergabung dalam aksi.
"Tidak, tidak, kita tidak ikut, itu bad-news-nya," katanya.
Post a Comment