
Pemerintah terus menambah utang luar negeri hingga mendekati 2000 trilyun. Rakyat jadi tanggungannya.
Jumlah utang pemerintah saat ini mencapai Rp 1.625 trilyun. Pemerintah harus 'berpuasa' dua tahun dengan tidak ada pembangunan sama sekali, serta 'puasa' bayar gaji PNS kalau ingin utangnya lunas," ucap Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo (detikFinance, 13/8/2010).
Namun, pemerintah ogah mengajukan penghapusan นtang (moratorium). Alasannya, pemerintah merasa masih mampu membayar utang yang jumlahnya sudah mendekati Rp 2.000 trilyun itu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan, moratorium hanya dilakukan oleh negara-negara yang kemampuan membayar utangnya sangat rendah. Sementara Indonesia dinilai dalam kondisi yang bagus dan mampu menyelesaikan utang-utangnya.
Padahal, utang luar negeri Indonesia sangat bermasalah. Selain menggadaikan kedaulatan dan sumberdaya negeri ini, sebagian utang itu juga berupa utang najis.
Utang najis (odious debt) atau utang kriminal (criminal debt), adalah pinjaman luar nege-ri yang telah dikorup oleh pejabat pemerintah dan/atau kroninya.
Dalam laporannya tahun 1997 yang bertajuk Summary of RSI Staff Views Regarding the Problem of'Leakage' Bank Pro-ject Budgets, Bank Dunia memperkirakan minimal 20 persen-30 persen dana anggaran pemba-ngunan Indonesia diselewengkan. Tak terkecuali proyek Bank Dunia.
Laporan internal Bank Dunia "Dice Memorandum" merinci kebocorannya, yaitu di bawah 15 persen di Departemen Kesehatan dan Departemen Pertambangan dan Energi, 15 persen-25 persen di delapan departemen (di antaranya pertanian, pendidikan, pekerjaan umum, dan agama), lebih dari 25 persen di empat departemen (diantaranya
kehutanan dan dalam negeri).
Alih-alih menghapus utang tersebut, rejim SBY malah dengan bangga melunasi utang pada IMF.
Memang benar, pada 2007 Indonesia melunasi sisa pinjaman IMF sebesar us$ 3,2 milyar. Tapi, bukan berarti Indonesia negara bebas utang kepada pihak lain. Bahkan sampai akhir Januari 2009, total utang Indonesia men-capai Rp 1.667 trilyun. Jumlah utang ini tertinggi sejak tahun 2001โ
Selama masa pemerintahan SBY, jumlah utang dalam negeri Indonesia juga terus melesat.Yakni: pada 2004 sebesar Rp 662 trilyun, tahun 2005 Rp 656 trilyun, tahun 2006 Rp 748 trilyun, tahun 2007 Rp 801 trilyun, tahun 2008 Rp 906 trilyun dan tahun 2009 Rp 920 trilyun (www.dmo.or.id).
Utang tersebut di antaranya digunakan untuk remunerasi, alias penggenjotan gaji birokrasi. Namun hasilnya justru korupsi birokrasi makin parah, seperti pada skandal yang berpusar pada Gayus.
Gunung utang tadi sebagian digunakan untuk kebijakan populis SBY seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM Mandiri, dan Bantuan LangsungTunai(BLT).
Tahun 2008, Bank Dunia menggelontorkan dana PNPM Mandiri USD 400 juta. Utang ini harus dikembalikan pada 2030, seperti yang tercantum dalam Loan Agreement Nomor 7504-ID yang ditandatangani 6 Juni 2008.
World Bank juga mendanai program BOS senilai USD 600 juta, yang harus dibayar hingga 2033.
Padahal, there is no such free lunch.Tak ada makan siang gratis.
Presiden Amerika John F Kennedy sejak 1962 sudah mengatakan: "Bantuan luar negeri merupakan suatu metode Amerika Serikat untuk mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia..." (Magdoff, The Age oflmperialism).
"Memang persoalan hajat hidup bangsa dan negara ini harus diselesaikan dengan kenegaraan. Karena itu, untuk menyelesaikannya secara Islami, ya kita perjuangkan dulu Daulah Islamiyah yang menaungi kaum muslimin sedunia dan mampu berhadapan dengan negara-negara kapitalis," tutur Jubir HTI Ismail Yusanto.[]Ta

Post a Comment