?Tindakan ini merupakan pelanggaran berat dalam kode etik jurnalistik karena intervensi pemerintah dan pemilik modal telah menodai kesucian ruang redaksi,? kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta, Aditya Heru Wardhana.
Tayangan Sigi ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Para jurnalis SCTV sudah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti adanya bisnis prostitusi di dalam penjara, dengan kamera tersembunyi. Sayangnya, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu menolak untuk diwawancarai dalam program ini. ?Mereka meminta agar diperbolehkan melihat dulu tayangan video yang sudah kami dapatkan. Permintaan mereka ini tentu saja kami tolak,? kata satu produser SCTV yang dihubungi AJI Jakarta. Permintaan itu dipahami redaksi SCTV sebagai upaya sensor.
Karena upaya memperoleh konfirmasi sudah maksimal, redaksi SCTV memutuskan untuk tetap menayangkan program ini pada Rabu kemarin. Sampai saat-saat terakhir, Kementerian Hukum dan HAM masih terus berusaha menunda penayangan program itu. Permintaan penundaan ini pun ditolak redaksi. Namun, redaksi SCTV akhirnya bertekuk lutut setelah pemilik stasiun televisi itu sendiri yang turun tangan. Manajemen televisi itu meminta redaksi Liputan 6 SCTV membatalkan penayangan program Sigi.
Meski sudah dihubungi, pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan komentar atas laporan adanya insiden ini. AJI Jakarta menilai peristiwa ini adalah bentuk intervensi yang amat kasar dari pemilik modal ke dalam ruang redaksi. Oleh karena itu AJI dalam siaran persnya, mengecam keras tindakan Kementerian Hukum dan HAM yang berusaha menghalangi upaya redaksi SCTV menyiarkan informasi yang mengandung kepentingan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis. Menurut AJI kasus ini melanggar pasal 4 (ayat 2) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang berbunyi Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran.
AJI juga Mengecam dan menyesalkan tindakan manajemen SCTV yang tunduk dan menyerah pada desakan pembreidelan siaran yang disampaikan oleh pejabat Kementerian Hukum dan HAM. AJI Jakarta meminta redaksi SCTV untuk tetap kukuh dan teguh dalam mengelola ruang redaksinya sesuai prinsip-prinsip etika dan standar jurnalistik yang berlaku. Selain itu AJI Jakarta akan melaporkan kasus pelanggaran kebebasan pers ini ke Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Kepolisian RI. Sebab sesuai pasal 18 (ayat 1) UU Pers, tindakan pelarangan siaran ini adalah tindak pidana yang diancam hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda Rp 500 juta. (mj)
sumber
Post a Comment