Baju Presiden 'Wah', Rakyat 'Wah, Wah, Wah’

Gaya hidup Presiden dan pejabatnya 'wah', sementara rakyat dalam kondisi susah. Apakah mereka amanah? Indonesia belum bisa me-lepaskan dari dampak krisis ekonomi yang mendera negeri ini sejak 1997. Pergantian kekuasaan hing-ga tiga kali tak berhasil mening-katkan kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap terpuruk. Anehnya di tengah kondisi menyedihkan itu justru pengu-asa dan para pejabat negara mengambil untung dari uang negara. Sebuah angka yang dilansir oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) cukup mengejutkan. Ter-nyata anggaran pakaian dinas Presiden Susilo Bambang Yudho-yono mencapai Rp 893 juta per tahun atau sekitar Rp 18 juta per minggu atau Rp 74 juta per bulan. Mungkin memang tidak setiap minggu Presiden belanja baju. Tapi jumlah anggaran itu mengisyaratkan betapa angga-ran itu cukup besar. FITRA menu-ding ini termasuk pemborosan uang negara, yang notabene adalah duit rakyat. LSM itu juga mengungkap anggaran yang dianggap seba-gai pemborosan lainnya yakni perjalanan ke luar negeri dan pembangunan berbagai infra-struktur di Istana Kepresidenan. Kunjungan ke luar negeri Pre-siden SBY rata-rata tiap tahunnya mencapai Rp 162 milyar. Ini untuk tahun 2005-2009. Tahun ini anggaran naik menjadi Rp 179 milyar atau lebih dari Rp 14 milyar per bulan. Jumlah ini lebih dari tiga kali lipat anggaran Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati yang hanya sekitar Rp 48 milyar per tahun. Anggaran baju dan perja-lanan dinas Presiden ke luar negeri tersebut berbanding ter-balik dengan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. Tahun ini Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 trilyun untuk 32,53 juta rakyat miskin. Rata-rata per tahun per orang miskin hanya Rp 152.704 atau Rp 12.809 per orang/bulan. Jumlah tersebut sangat jauh dengan apa yang didapat-kan Presiden. Masyarakat miskin pun belum tentu memperoleh asuransi tersebut kalau tidak sakit. Malah kalau sakit pun tidak ada jaminan mereka mendapat-kan asuransi itu karena berbagai persyaratan yang harus dipe-nuhi. Jumlah anggaran yang be-sar ini juga didapatkan oleh para pejabat di bawah presiden. Mobil mereka pun harus diganti di awal tahun ini dengan mobil baru seharga sekitar Rp 1 milyar. Ala-sannya mobil dinas menteri sebelumnya sudah dipakai sela-ma lima tahun. Anggota DPR pun tak mau ketinggalan. Meski sudah me-ngantongi pendapatan puluhan juta rupiah, mereka kini masih menuntut dana aspirasi yang besarnya Rp 15 milyar per orang. DPR pun mengalokasikan untuk membangun gedung mereka sebesar Rp 1,8 trilyun. Mereka pun mau juga jalan-jalan ke luar negeri. Dananya pun cukup spektakuler yakni Rp 122 milyar. Bermewah-mewahan pun berlaku di daerah. Banyak peja-bat daerah meminta fasilitas 'wah' untuk kepentingan priba-dinya. Rumah dinas, pakaian, mobil, hingga kebutuhan listrik sampai pajak penghasilan minta ditanggung rakyat. Padahal gaji mereka sudah tinggi dan jauh dari standar hidup rakyat. Rakyat kecil pun hanya bisa bilang “Wah, wah, wah.” Mereka heran tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hatinya mungkin dongkol atas perilaku mereka ini. Sebagian mulai apatis terhadap negara. Betapa tidak, semua harga barang kian melambung. Biaya berobat mahal. Demikian pula biaya pendidikan. Janji sekolah gratis hanya di televisi. Di lapang-an berbagai pungutan tak bisa dielakkan. Dalam kondisi seperti ini pemerintah merencanakan mencabut semua subsidi untuk memenuhi saran IMF dan Bank Dunia. Setelah subsidi pupuk dica-but sedikit demi sedikit, giliran berikutnya tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan. Dampaknya sudah te-rasa. Harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik tak seperti biasanya. Padahal lebaran masih cukup lama. Beberapa perusaha-an kecil yang menggunakan listrik di atas 900 VA pun ber-ancang-ancang tutup. Mereka tak kuasa lagi menanggung biaya produksi. Sebentar lagi pemerintah akan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bila rencana ini jadi, dampak lebih besar akan terjadi. Semua harga barang dapat dipastikan naik. Pengang-guran akan meningkat. Daya beli masyarakat akan turun. Kemis-kinan bertambah. Denyut nadi kehidupan masyarakat ini seolah tak dirasa-kan oleh para pejabat. Mungkin karena mereka memang tak merasakan kesulitan demi kesu-litan yang terjadi sehari-hari di tengah rakyat. Mereka kadung hidup enak dan nyaman. Sikap amanah telah terca-but dari benak mereka. Para pemimpin dan pejabatnya terke-na sindrom selebritas. Bagi mereka, jabatan adalah identik dengan prestise, martabat, ke-hormatan, bahkan ladang peng-hasilan yang subur. Makanya gaya hidup mereka pun harus menyesuaikan dengan citra tersebut. Padahal kalau mau jujur, pemimpin yang sukses bukan ditentukan oleh aksesoris yang dikenakannya. Namun bagai-mana ia mampu menjalankan amanah dengan baik yakni melayani rakyat. Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad bisa menjadi contoh saat sekarang. Ia terkenal sederhana dalam kesehariannya. Toh, ia sangat dikagumi dan dihormati dalam percaturan po-litik internasional. Demikian pula Presiden Paraguay rela tidak di-gaji karena rakyatnya masih susah. Di Indonesia kisah Bung Hatta pun bisa dilihat. Ia harus menabung sedikit demi sedikit untuk membeli sepatu bermerek 'Bally' sepatu terbaik pada saat itu. Sampai akhir hayatnya, niat itu tak kesampaian. Islam sendiri memandang kepemimpinan adalah amanah. Pemimpin amanah berarti me-nunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya dan kewajiban dirinya. Dia akan menerapkan hukum Allah sebagai amanah jabatan-nya, baik terhadap diri, keluarga maupun rakyatnya. Dia merasa bermartabat dan terhormat bu-kan karena jabatan yang dipikul-nya, bukan pula gelar dan se-butan yang disandangnya, tetapi karena seluruh amanahnya telah ditunaikan dengan baik dan sempurna. Baginya, martabat dan kehormatan itu justru terle-tak pada ketakwaannya. Inilah yang tidak ada pada diri pemimpin dan pejabat negara saat ini. Sudah sistem yang diterapkan amburadul, para pemimpinnya tidak amanah lagi. Maka, jangan berharap kehi-dupan di negeri ini akan bertam-bah baik. Solusinya, kita butuh pe-mimpin yang amanah dengan menerapkan syariah dalam bing-kai khilafah. Allahu Akbar![] mujiyanto